Komisi VIII DPR RI beberapa waktu yang lalu mengunjungi Pulau Madura. Kunjungan itu menyangkut rencana percepatan pembangunan kawasan tersebut. Seperti dikatakan Wakil Ketua Komisi VIII, Sayed Fuad Zakaria ketika ditemui sesaat sebelum rapat Paripurna DPR Senin (20/5) siang mengatakan bahwa sebagai daerah kepulauan kondisi masyarakat Madura masih sangat memprihatinkan, terutama yang menyangkut sekolah madrasah yang masih harus mendapat perhatian khusus.

Menurut Sayed, mengingat kondisi demikian pemerintah telah menganggarkan sejumlah dana sebesar 700 miliar rupiah. Namun khusus untuk pembangunan madrasah di empat kabupaten, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama menganggarkan dana sekitar 60 miliar rupiah. Mengingat fungsi pengawasan terhadap Kementerian Agama ada di Komisi VIII, maka Sayed beserta Koleganya di Komisi tersebut merasa perlu melihat secara langsung rencana program percepatan pembangunan daerah tersebut.

"Anggaran itu untuk mengejar ketertinggalan Madura dibanding daerah-daerah lain di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, diantaranya pembangunan infrastruktur atau sarana dan prasarana di Madura, termasuk pembangunan Madrasah Ibtidaiyah,” ujar Sayed.

Selain ketertinggalan dalam segi fisik, Sayed juga menilai terjadinya beberapa konflik horizontal di daerah tersebut salah satunya disebabkan karena faktor kemiskinan dan belum meratanya pembangunan infrastruktur di sana.

Diantaranya Kasus yang belakangan terjadi, relokasi warga Syiah di Sampang. Sebagian menganggap relokasi itu melanggar hak masyarakat setempat. Namun kasus tersebut hingga sekarang masih terkatung-katung. Warga Syiah masih belum bisa pulang ke kampung halamannya.

“Kedatangan Komisi VIII ke Madura salah satunya juga untuk melihat secara langsung relokasi warga Syiah. Semoga kita dapat segera mendapatkan solusinya, tentu solusi terbaik untuk semua. Tidak hanya untuk warga Syiah saja, melainkan juga warga lain yang memiliki faham yang berbeda,”tambah Sayed.(Ayu) foto:ry/parle